Tampilkan posting dengan label Instansi. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label Instansi. Tampilkan semua posting

Selasa, 13 Juni 2017

Subsidi Listrik Tepat Sasaran Menuju Tarif Keekonomian


Acara bincang Netizen -dokpri

Pernah gak membaca di media sosial, bertebaran status tentang kenaikan tarif listrik. Ada  seorang ibu kaget naik sampai limapuluh ribu, sembari bingung apa karena penggunaan yang boros atau memang tarifnya naik.
Temu netizen yang diinisiasi Kementrian ESDM, sedikit memberi pencerahan bagi blogger dan netizen yang saat itu hadir.
Apakah memang tarif listrik naik ?
Tarif listrik terjadi penyesuaian sejak januari 2017, menuju tarif keekonomian bagi masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi. Artinya tarif listrik tidak naik, khususnya diberlakukan bagi rakyat miskin.
Kebijakan ini dilakukan demi peningkatan pembangunan infrastruktur, sehingga pemerintah mempunyai ruang fiksal yang memadai. Subsidi energi pernah mencapai 342 T, kalau tidak dikelola dengan sebaik-baiknya akan menyebabkan pembangunan infrastruktur terhambat.
Masyarakat miskin tetap perlu dibantu, dengan cara mengurangi subsidi bagi masyarakat yang sudah mandiri. Jadi jelas subsidi listrik rakyat miskin tidak dicabut,  langkah pemerintah untuk pengalokasian subsidi yang tepat sasaran.
Saat ini 92 % wilayah di Indonesia sudah dialiri listrik, artinya masih ada 8 % belum tersentuh listrik atau 6 – 7 juta jiwa. Sementara wilayah Thailand sudah 99% berlistrik, negara Brunei dan Vietnam sudah sampai 98% wilayah terjangkau listrik.
Sebaran 8% wilayah belum terjangkau listrik, terdiri dari Papua, Sulteng, Maluku, NTT, Kalteng, target pada tahun 2019 listrik menjangkau 97% wilayah di Indonesia. Hal ini perlu biaya besar, membutuhkan investasi sekitar 1300 T sampai tahun 2019, untuk pembangunan pembangkit, transmisi, distribusi dan lain sebagainya.
Semakin banyak listrik digunakan, semakin besar subsidi diterima sementara pengguna subsidi justru dari kalangan masayarakat mampu. Pemerintah akhirnya mencari jalan keluar, sesuai Undang-undang tetap diberikan Subsidi pada masyarakat tidak mampu.
Program subsidi listrik tepat sasaran, memcakup subsidi listrik bagi rakyat miskin. Sementara yang mampu disesuaikan/ dipindahkan,  namun dilakukan secara bertahap dengan persetujuan pembuat kebijakan (DPR).
Subsidi listrik juga diberikan pada masyarakat kategori rentan miskin, karena pada golongan masyarakat kategori ini masih sangat perlu dikuatkan.
Dari data  yang tercatat 23.1 juta pelanggan 900 V, didalamnya terdapat 4.05 juta termasuk miskin dan rentan miskin. Artinya ada 19 juta harus mengalami penyesuaian, kalau dari 19 juta ini masih ada yang ternyata masuk kategori miskin dan atau rentan miskin, bisa mengajukan pengaduan melalui kelurahan.
Data per september 2016 terdapat 10.70 % atau 27 juta, intervensi subsidi diberikan pada rakyat miskin dan rentan miskin. Kategori rentan diperkirakan 40%, mereka yang rentan terhadap gagal panen, memiliki pendapatan dengan upah minimum.
So, sampai saat ini hanya berlaku dua tarif, satu tarif listrik bersubsidi dan tarif yang full keekonomian. Dengan pemberlakuan tarif keekonomian bagi masyarakat mampu, maka rakyat miskin tetap menggunakan hak sesuai amanat undang-undang.
Profil penerima subsidi listrik sama dengan profil penerima subsidi BBM, sayangnya masih banyak masyarakat mampu masih menerima karena yang diberlakukan subsidi komoditas. Jangan sampai hal ini terus terjadi, listrik rakyat miskin digunakan orang kaya.
Kriterianya kaya dan miskin didata dengan menggunakan komposit dari puluhan variabel, dengan datangnya petugas BPS mencacah data setiap warga. Mulai dari kondisi pekerjaan, kepemilikan asset dan sebagainya kemudian dimasukkan grafik dan di klasifikasikan dalam rangking. Cara untuk menentukan cukup komplek, menggunakan beberapa macam variable supaya objektif.
Makanya program subsidi tepat sasaran musti terus disosialilsasikan, melalui website dan medos termasuk melalui artikel dari blogger dan netizen.
Kalau ada yang bilang tarif listrik naik, bisa jadi petanda anda masuk kategori masyarakat mampu. Artinya sudah saatnya subsidi listrik dialihkan, bagi masyarakat miskin yang lebih berhak sesuai amanat undang undang.

Sabtu, 08 April 2017

Atasi Depresi dengan Curhat



Depresi- dok kaskus
Setiap manusia pasti punya masalah, entah masalah besar atau kecil, entah masalah sepele atau serius. Namun setiap orang memiliki cara berbeda, baik cara menghadapi atau mencari jalan keluar. Sehingga setiap orang memiliki output berbeda, atas setiap keputusan yang diambil bagi hidupnya.
Menurut saya sih, masalah adalah cara kehidupan mendewasakan manusia. Tinggal manusia mengelola masalah, sehingga mendapat benefit dari setiap peristiwa.
Atas setiap situasi yang tidak seideal harapan, tak jarang kesedihan berkelanjutan membuat depresi datang. Mempengaruhi kondisi kesehatan jiwa, akhirnya bermuara pada kesehatan raga/ badan.
Blogger diundang Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, hadir dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia (World Health Day). Tahun 2017 WHO mengangkat tema “Depresion : “Let’s Talk”, seolah menegaskan curhat bisa menjadi solusi sederhanda mengatasi depresi.
Apa itu Depresi?
Adalah sebuah keadaan/penyakit dengan gejala rasa sedih yang berkepanjangan, serta hilangnya minat melakukan kegiatan yang biasanya disukai. Keadaan ini diikuti dengan ketidakmampuan menjalankan kegiatan, yang biasa dilakukan sehari hari setidaknya selama dua minggu.
Saya bisa bayangkan, bagaimana lenyapnya indah dunia kalau seseorang kehilangan semangat. Menjalani hari demi hari tanpa pengharapan, sehingga apa yang dilakukan tidak maksimal. Tak punya pemantik, agar setiap kegiatan dikerjakan memiliki goal.
Depresi sebagai penyebab kurang aktif/ energi menurun, nafsu makan menurun, mengalami kecemasan dan gangguan tidur, kurang mampu konsentrasi, tidak mampu membuat keputusan, merasa tidak berharga dan bersalah, putus asa, diikuti dengan terlintasnya pemikiran untuk melukai diri sendiri.
Depresi bisa terjadi pada siapapun, penyebabnya bukan karena kelemahan watak/ mental. Namun depresi bisa disembuhkan, baik melalui terapi atau pengobatan anti depresian atau gabungan keduanya.
Acara temu blogger di P2P Kemenkes -dokpri
Siapapun tidak lepas dari potensi depresi, setiap periode usia akan mengalami jenis depresi berbeda. Depersi pada anak-anak terjadi, misalnya merasa selalu disalahkan oleh orang tedekatnya. Pun bisa terjadi pada usia remaja sampai masa tua, depresi bisa terjadi bisa dengan atau tanpa ditenggarai.
Kemenkes mulai mengadakan penanggulangan depresi, dengan melalui pendekatan dan pemberdaan ‘Usaha Kesehatan Sekolah’ (UKS). Perhatian pada UKS mampu menjadi strategi, menyentuh anak dan remaja  sekaligus guru BP demi menghindari depresi.
Layanan UKS adalah tempat terdekat komunitas sekolah, diberikan mulai level SD sampai SMA. Pola yang diterapkan yaitu “Let’s Talk” atau Curhat, agar bisa mengurangi tekanan masalah dalam kehidupan.
Apabila hal ini dilakukan secara kontinyu, niscaya orang yang curhat terlepas beban masalah. Endingnya lebih semangat menjalani kegiatan, lebih produktif dalam setiap aktivitas yang dijalani.
Ada tips nih kawan’s, untuk menghindari depresi.
  • Cari waktu dan tempat yang tenang, bicara dengan orang yang dapat dipercaya
  • Bila masih merasa mengalami depresi, carilah bantuan profesional, bisa dimulai dengan menemui tenaga kesehatan atau dokter setempat.
  • Terus lakukan kegiatan- kegiatan yang selama ini dinikmati, atau cari alternatif kegiatan lain apabila kegiatan sebelumnya tidak mungkin dilakukan.
  • Tetaplah menjaga hubungan baik denga orang lain.
  • Tetap berhubungan dengan keluarga dan teman
  • Makan secara teratur dan tidur yang cukup
  • Berolah raga secara teratur
  • Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, bicaralah dengan tokoh agama yang dipercaya.
  • Bergabung dengan kelompok swa-bantu (yang memandu anda untuk membantu diri menyembuhkan depresi) atau kelompok bagi mereka yang memiliki pengalaman melukai diri. Sehingga bisa membantu satu sama lain, sehingga bisa merasa lebih baik.
Banyak kegiatan bisa kita lakukan, untuk tetap menjaga kesehatan mental. Karena semakin kita larut dalam masalah yang sama, semakin besar potensi terkena depresi. Kekuatan pikiran sendiri menjadi kunci, untuk menanggulangi musabab terjadinya depresi.
“Depresi ; Yuk Curhat”

Rabu, 16 November 2016

Prioritas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan Konstruksi

Proyek dalam pengerjaan -dokpri

Jakarta dan kota penyangganya, setiap hari ada saja bangunan gedung bertingkat sedang dikerjakan. Pengerjaan proyek infrastruktur kerap ditemui, baik di dalam atau di pinggiran Ibukota. Apalagi saat ini bisa kita lihat, sedang gencar pengerjaan proyek MRT di jalan protokol.
Sebagai orang awam di bidang konstruksi, sungguh saya kagum dengan pelaksana pekerjaan proyek besar inni. Mereka  yang terlibat dari semua tingkatan, tenaga pekerja sampai pengendali pekerjaan adalah orang-orang hebat. Dari tukang angkat adukan semen, tukang pasang besi, mandor, sampai kepala proyek  bekerja sangat terkoordinasi.
Apalagi yang memegang alat berat, sangat paham dan hapal tombol yang dipencet. Sehingga nihil kesalahan, kapan alat harus memutar ke kanan atau kiri pun bergerak maju atau mundur. Pokoknya keren abis, sungguh itu yang terlintas di benak saya.
-0o0-
Dalam rangkaian  Pameran Konstruksi Indonesia di JCC Jakarta, saya tercerahkan dengan seminar yang diselenggarakan oleh KemenPUPR. Menghadirkan Narsum Dr. Ir. Darda Daraba M.Si selaku Direktur Bina Penyelenggara Jasa Konstruksi KemenPUPR, dan narsum kedua Ir. Lazuardi Nurdin selaku Ketua Umum Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia.
"Masalah keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) belum banyak dikenal, padahal K3 sangat dibutuhkan untuk segala profesi yang beresiko tinggi. Seperti pengerjaan gedung bertingkat, jalan raya, perkantoran dan proyek lainnya.  Padahal K3, adalah bagian tak terpisahkan untuk keselamatan kerja" Ujar Pak Darda di awal sesi
Terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, akan luas dampaknya. Ketika terjadi kecelakaan kerja,  tentu akan membawa efek yang luar biasa.
1. Pada tingkat Micro ;
- Pekerja tidak bisa melajutkan aktivitas, baik untuk waktu sementara atau jangka panjang.
 - Pekerjaan terjadi delay, karena berkurangnya SDM.
- Mengakibatkan biaya pekerjaan meningkat.
2. Pada tingkat Meso.
- berpengaruh pada performance perusahaan jasa konstruksi. Bisa saja perusahaan pelaksana proyek, terkena Surat Peringatan yang berpengaruh pada kelanjutan pekerjaan.
3. Pada tingkat Makro ;  
- Kalau sering terkadi kecelakan, bisa mempengaruhi tingkat kompetisi perusahaan.
-  tercatat biaya kecelakaan kerja 4% PDB 2013
Acara dialog bersama KemenPUPR -dokpri
Faktor Penyebab Kecelakaan
Perilaku tidak aman bisa saja dilakukan pekerja itu sendiri, (unsave Action)
- Tidak melaksanakan prosedur kerja dengan baik.
Contoh sederhana, tukang las tidak pakai kacamata pengaman,
- Bekerja tidak sesuai dengan skil.
Contohnya operator yang handle banyak tombol, salah pencet pada tombol tidak semestinya.
- Bekerja tidak focus (terlalu banyak bercanda)
- Membuang sampah sembarang,
Contoh, membuang oli atau kulit pisang, yang bisa membuat jatuh pekerja.
Kondisi Tidak Aman (Unsave Conditon)
- Alat pelindung diri tidak sesuai dengan standart.
Misalnya memakai helm tidak sesuai standart, sehingga gampang pecah kalau terkena benda keras.
- Kebisingan di tempat kerja
Smestinya disediakan penutup telinga, hal ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran.
- Tempat kerja tidak memenuhi K3,
Misalnya kurangnya ventilasi udara, sehingga kekurangan oksigen.

"Kecelakaan kerja harus dicegah, Apa artinya kita melaksanakan infrastructur kalau menyebabkan kematian. Baik kematian pekerja sendiri, atau penyebab perilaku yang salah. Konstruksi bisa berjalan dengan baik, ketika unsur safe action dan safe condition diperhitungkan. Ketika tidak menghitung dengan benar, terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja maka akan bahaya" Tegas Pak Darda Daraba.
Kecelakaan kerja paling besar di sektor konstruksi 32%, trend kenaikan angka tingkat kecelakaan seiring kenaikan income. Ini menjadi tantangan dan harus dipikirkan, bagaimana pemerintah mengambil kebijakan agar bisa zero kecelakaan.
Pemerintah mengeluarkan kebijakan K3
1. memastikan semua perundangan tentang K3, ditegakkan secara konsisten oleh semua pihak.
- Semua pihak yang terkait dengan penyedia infrastruktur, menegakkan K3 sesuai prosedur. Musti sering disosialisasikan secara terus menerus, kepada setiap unit kerja.
2. Memastikan K3 menjadi nilai utama pada setiap penyelanggaraan kegiatan.
- Semua pihak di KemenPUPR, menjadi nilai utama penyelenggara kegiatan. Senantiasa  mengingatkan pada diri sendiri, waspada terhadap bahaya di sekitarnya. (seperti memakai kacamata agar tidak terkena percikan api).
3. Memastikan setiap orang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja masing-masing orang yang terkait dan orang yang berada di sekitarnya.
-K3 menjadi kebutuhan semua pihak, diupayakan maksimal bagai tercapainya keselamatan kerja.
4. Memastikan semua potensi bahaya di setiap tahapan pekerjaan baik terkait dengan tempat, alat, maupun proses kerja telah didentifikasi dianalisis dan dikendalikan secara efisien dan efektif guna mencegah kecelakaan dan sakit akibat kerja.
- Melakukan management resiko K3, meninjau ulang resiko K3 dan melibatkan seluruh pekerja dalam management resiko K3.
5 Memastikan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja guna  mengeliminasi, mengurangi dan menghindari resiko kecelakaan dan sakit akibat kerja.
-Semua kegiatan SMK3   dimonitor dan dievaluas, dilakukan langakah pengendalian sebagai evaluasi atas penerapan SMK3.
6. Memastikan peningkatan kapasitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja para pejabat dan pegawai sehingga berkompeten menerapkan SMK3 di lingkungan KementrianPUPR.
- Pejabat di lingkungan KemenPUPR menjadi contoh penerapan K3, sehingga kemampuan atau kompetensi harus dimiliki dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
7. Memastikan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja ini disosialisasikan dan diterapkan oleh para pejabat, pegawai dan mitra kerja KemenPUPR.
- Seluruh pejabat, staf, mitra kemenPUPR, menjalankan fungsinya dengan menerapkan K3.
Suasana pengerjaan proyek MRT di Lebak Bulus -dokpri

Ir. Lazuardi Nurdin, selaku narasumber kedua menyampaikan, " Kebijakan kemenPUPR diatur dalam permenPU 05/2014, secara teknis digambarkan bagaimana penerapan K3 sebagai satu langkah yang baik. Bagimana pelaksanaan K3 dalam satu projek kontruksi, benar-benar direncanakan dari awal."
Hal ini jelas tergambar, pada saat kontraktor memasukan penawaran wajib disertakan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (RK3). Pelaksanaan pekerjaan di lapangan dari berbagai sektor mendapat perhatian K3, dari tingkat pendidikan yang rendah sampai tinggi.
Pemerintah selalu mengupayakan, bagaimana pekerja konstruksi selamat dan sehat. Pergi dan pulang dalam kondisi sehat dan selamat.
Sehingga perencanaan keselamatan kerja  yang disusun, dalam penerapannya diperlukan ahli K3, untuk pekerjaan dengan resiko rendah cukup petugas K3 Konstruksi.
Ketentuan Umum  (Permen PU 05/2014)
Apa yang dimaksud K3 konstruksi ?
Adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.
SMK3 Konstruksi Bidang PU
Menjadi bagian dari sistem management organisasi pelaksana pekerjaan konstruksi dalam rangka pengendalian resiko K3 pada setiap Konstruksi bidang Pekerjaan Umum.
Pekerjaan Konstruksi
Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaks. beserta pengawasan yang mencakup bang. gedung, bang. sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaks. lainnya unt mewujudkan suatu bang atau bentuk fisik lain dlm jangka waktu tertentu.
Ahli K3 Konstruksi :
Tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.
Petugas K3 Konstruksi :
Petugas di dlm organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan Teknis SMK3 Konst Bidang PU, dibuktikan dgn surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konst Bidang PU.

"KemenPUPR punya komitmen tinggi, kepada penyedia jasa konstruksi  dapat menghindari unsave action atau unsave condition. Dalam dokumen penawaran harus memasukan RK3K, yang akan dievaluasi pokja. Dari RK3K  digunakan untuk mengidentifikasi bahaya setiap pekerjaan kita. Kalau tidak memenuhi syarat, bisa mengugurkan pelaksanaan pekerjaan. karena ketat sekali biaya yang dikeluarkan, sehingga mampu ditekan kerugian uang untuk hal yang tidak perlu." Jelas Pak Lazuardi Nurdin.
Proyek pengerjaan apartmen di Pondok Indah -dokpri
Perempatan Pondok Indah yang ramai, menjadi rute yang kerap saya lewati. Pengerjaan sebuah bangunan bertingkat, sedang berlangsung dengan giatnya. Keluar masuk truk proyek kerap saya lihat, pekerja bersepatu bot dan helm proyek tampak berseliweran.
Pada sisi kanan dan kiri pintu masuk, terpasang spanduk berisi peraturan masuk area proyek.  Kewajiban memakai helm, sepatu, kacamata las, penutup kuping dan masih banyak peringatan lainnya. Sebuah manekin dipajang dalam lemari kaca, dengan berseragam lengkap pekerja proyek.
Sejauh yang saya ketahui, dengar dan lihat, selama pengerjaan proyek yang sudah berlangsung setahunan (perkiraan saya ya) belum ada kecelakaan. Artinya K3 benar diterapkan, sampai bangunan sudah 80% dikerjakan. Hal ini butuh upaya keras, tentu dengan disiplin yang tinggi.

KemenPUPR dengan produk hukum PermenPU, sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat. Sehingga pengerjaan proyek berjalan baik, pekerja dan pelaksana terjamin kesehatan dan keselamatannya. -salam- 

Rabu, 31 Agustus 2016

Netizen Ngobrol Bareng MPR

Suasana acara Netize Ngobrol Bareng MPR -dokpri
Saya yakin anda pernah mendengar MPR, atau kepanjangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR sudah saya ketahui sejak Sekolah Dasar, saat menyimak pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) kala itu. -eh jangan bayangin umur yak, please, hehe-
Namun terus terang, saya pribadi belum terlalu mengenal secara dekat. Apalagi kalau belajar Bab MPR, biasanya banyak yang harus dihapalkan. Baik tugas, wewenang, tanggung jawab dan masih banyak hal lainnya.
Acara Netizen Gathering bersama MPR, menjadi moment berharga bagi bloggers. Kembali mengenal lebih dekat dengan MPR, langsung dari sumber yang kredibel dan di tempatnya langsung. Bertempat di lantai dua ruang delegasi Nusantara V, diselenggarakan Netizen Ngobrol Bareng MPR.
Bapak Cahyo Ma'aruf selaku Sekjen MPR-RI, menjelaskan dengan serius tapi santai. Setelah Pak Andy dari Sekretariat Jendral MPR-RI, memberi prolog singkat.
Kawan's sebenarnya apa Visi MPR ?
MPR menjadi Rumah kebangsaan, Pengawal ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat. Pada kalimat tersebut ada tiga Point, yaitu Rumah Kebangsaan, kemudian Pengawal Ideologi Pancasila, terakhir adalah Kedaulatan Rakyat.
Yuk kita ikuti satu persatu ulasannya :
1. MPR Menjadi Rumah Kebangsaan
Bahwa MPR adalah representasi Majelis kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan pemikiran aspirasi masyarakat dan daerah dengan mengedepankan etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai-nilai permusyawaratan perwakilan kekeluargaan toleransi kebhinekaan dan gotong royong dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. MPR Sebagai Pengawal Ideologi Pancasila
Memiliki makna bahwa MPR sebagai satu-satunya lembaga negara pembentuk konstitusi (the making constitution) adalah pengawal ideologi negara (the guardian state of ideology) Pancasila agar tetap hidup menjadi bintang pemandu dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan tujuan bernegara.
3. MPR sebagai Pengawal Kedaulatan Rakyat
Memiliki makna bahwa MPR adalah lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat yang memiliki wewenang tertinggi untuk mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar. Menjamin tegaknya kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan kenegaraan dan kemasyarakatan sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat dan daerah perkembangan politik dan ketatanegaraan yang berdasarkan pada nilai nilai Pancasila.
Visi MPR -dokkpri-
 Sudah seharusnya MPR lebih dikenal oleh masyarakat, terkait dengan fungsi, tugas dan kewenangan. Mungkin selama ini saya, anda atau sebagian besar masyarakat, hanya sekedar mengetahui tanpa mengenal.
Bahkan ada lho, yang masih salah menyebut MPR dengan Majelis Perwakilan Rakyat. Hal ini tentu menjadi introspkesi, sekaligus melakukan upaya pendekatan pada masyarakat.
Upaya MPR menggandeng netizen adalah sebuah langkah nyata, untuk menyosialisasikan MPR pada masyarakat luas.

Misi MPR -dokpri-
MPR terdiri dari 592, anggota DPR 560 dan anggota DPD 132 orang. Anggota MPR bukan bagian dari anggota DPR, tentu juga bukan bagian dari anggota DPD. Harapan masyarakat sangat besar, untuk tercapai aspirasi dari rakyat paling bawah.
Nah, kita lanjut dengan MISI MPR (secara garis besarnya)
1. Melaksanakan wewenang dan tugas konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan ketentuan UUD NRI tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan dengan berlandaskan Azas Legalitas, azas kekeluargaan, musyawarah dan gotong royong.
2. Melaksanakan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun  1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta ketetapan MPR dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3. Mengawal penataan sistem ketatanegaraan, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaannya
4. Memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah tentang pelaksanaan UUD NRI tahun 1945 dalam setiap kebijaksanaan nasional.
5. Memperkokoh prinsip permusyawaratan kerukunan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indinesia berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
6. Menegakkan etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan
7. Meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka memenuhi hak kedaulatan rakyat untuk meningkatkan partisipasi dan akses informasi kepada masyarakat
8. Mewujudkan harmonisasi hubungan antar lembaga negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945
9. Memperkuat harmonisasi dalam hubungan diplomatik antar parlemen dan antar negara sahabat dalam rangka mendukung pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta fungsi diplomasi parlemen.
Sudut dari gedung MPR -dokpri
Rasanya tak cukup mengenal MPR dalam waktu dua - tiga jam, namun pertemuan siang ini sebagai penanda. MPR membuka diri, untuk lebih dekat dengan netizen dan blogger. Kemudian kami penggiat media sosial, meneruskan informasi kepada masyarakat. -salam-

Jumat, 18 Maret 2016

"New Bali" Strategi Mendongkrak Kunjungan Wisatawan


(Sambungan dari ; Sinergi Kemenpar )
(day 2) Udara Puncak Bogor terasa segar, sekali menarik nafas  terasa "nyeeees" menyentuh paru paru. Semburat sinar matahari pagi, terasa hangat saat menyentuh pori- pori kulit. Panitia Workshop "Standarisasi Penyediaan Informasi Pariwisata", secara khusus menyiapkan acara senam pagi.

Senama Pagi - Workshop "Standarisasi Penyediaan Informasi Pariwsata" di Avia Hotel & Resort Puncak Bogor (dok Panitia Workshop)
Lagu dangdut dengan irama cepat, mengiringi kegiatan senam pagi. Gerakan dari kepala, pundak, tangan, pinggang sampai kaki. Secara terintegrasi, sanggup melemaskan otot melancarkan peredaran darah. Sekitar 45 menit olah raga pagi, lumayan keringat keluar siap menyambut kegiatan.
Selanjutnya makan pagi dengan menu nasi goreng, segera mandi berganti pakaian. Hari kedua workshop segera dimulai, jaddwal kelas cukup padat hingga malam hari.
Saya akan berikan ringkasan, per-materi agar tidak terlalu panjang lebar.
(pukul 08.30)
Sesi Pertama hari kedua dengan materi "Top 10 Priority Destinasi", oleh Bapak Aswir Malaon, selaku Ass. Deputi Wisata Alam Buatan.
Siapa yang tak kenal Bali?
Konon wisman lebih kenal Bali di banding Indonesia, namun perlu kiranya dunia dibukakan mata. Kita semua tentu bangga dengan keindahan Pulau Dewata, tapi jangan salah masih banyak tempat lain tak kalah menarik. Kemenpar tengah berjuang keras, menciptakan "New Bali" sebagai alternatif destinasi semakin beragam.
Tak tanggung-tanggung 10 tempat wisata dipersiapkan, agar wisatawan semakin betah.
1. Danau Toba - Sumatera Utara
Sebagai kawasan strategis pariwisata nasional di Pulau Sumatera, ditetapkan menjadi bagian dalam daftar peta sebaran 88 KSPN sejak diterbitkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 2011.
2 Tanjung Lesung - Banten
Sebuah Tanjung yang berhadapan dengan selat sunda, selain itu terdapat obyek wisata laut. Mulai dari pantai Anyer di utara, hingga Taman Nasional Ujung Kulon di sebelah selatan.
3. Kepulauan Seribu - DKI- Jakarta
Di Kepulauan Seribu, terdapat ribuan pulau tersebar dan diantaranya telah memikat wisatawan untuk berkunjung. Berdasarkan kondisi pemandangan alam, fasilitas wisata beberapa pulau sering dikunjungi yaitu, Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Harapan, Pulau Pramuka. Sedang Pulau Bidadari, sudah dikelola oleh badan usaha.
4.  Tanjung Kelayang - Bangka Belitung
Sebegitu jernihnya air, dari permukaan dapat disaksikan Ikan kecil berkeliaran di terumbu karang, Pasir putih terhampar seolah belum terjamah kakai manusia, batu granit mengelilingi pantai. Kata "Eksotis", menjadi pilihan tepat untuk menggambarkan.
5. Morotai - Maluku Utara
Penjajakan pengembangan pariwisata oleh investor, tengah dilakukan demi pembangunan fasllitas modern di Morotai. Keindahan alam dan nilai sejarahnya, menjadi alasan tepat untuk dikunjungi. Saat perang dunia II, Pulau ini dijadikan Jepang sebagai landasan pesawat sebelum menuju Philipina dan Borneo bagian timur.
10 destinasi yang dicreate untu menjadi "New Bali" oleh Kemenpar (dokpri)
6. Labuan Bajo - Nusa Tenggara Timur
Labuan Bajo memiliki daya tarik wisata, berada di sekitar 170 pulau. Berada di ujung paling barat pulau Flores, memiliki pelabuhan dengan beragam wisata sebagai persinggahan. Tempat wisata yang paling diminati adalah Pantai Pede, langsung menghadap TNK, Gua batu Cermin, Air Terjun Cunca Rami, Pink Beach dan TNK.
7. Mandalika - Nusa Tenggara Barat
Penetapan kawasan ini, mempertimbangkan sejumlah potensi alam seperti Pantai Kuta, Pantai Serenting, Tanjung Aan, Pantai Kelieuw dan Pantai Gerupauk yang dapat menjadi destinasi baru bagi wisatawan mencanegara dan domestik.
8. Wakatobi - Sulawesi Tenggara
Wakatobi telah menjadi destinasi impian, khususnya bagi para divers dunia. Musababnya adalah keunikan di bawah laut, kaya akan jenis terumbu karang dan biota laut. Sekitar 750 jenis terumbu karang, sementara terdapat sekitar 900 spesies biota laut. Saat ini Wakatobi menjadi pusat penelitian bawah laut, bukan tingkat nasional tapi dunia.
9. Borobudur - Jawa Tengah
Candi termashur di Jawa Tengah ini, telah menjadi tujuh keajaiban dunia. Obyek wisata sejarah sekaligus religi, akan dibenahi dalam rangka menggali potensi kunjungan wisatawan yang lebih besar. Sebagai wilayah prioritas dikembangkan, pemerintah akan membangun Dewan Pengelolaan Wisata untuk candi borobudur.
10. Bromo Tengger - Jawa Timur.
Bagi pecinta alam, siapa tak mengenal Gunung Bromo dengan suku Tenggernya. Taman nasional Gunung Bromo Tengger, merupakan kawasan gunung berapi terbesar du Jawa Timur. Wilayahnya menjadi 4 bagian Kabupaten, yaitu Pasuruan, Malang, Lumajang dan Probolinggo. Selain Gunung Bromo masih ada gunung yang tak terlalu jauh, Gunung Watangan, Gunung Batok, Gunung Kursi, Gunung Watangan dan Gunung Widadaren.
Kesepuluh "New Bali" saat ini menjadi prioritas, tentu dengan target kunjungan yang berbeda. Untuk mencapainya, diadakan pembenahan infrastruktur dan pendukung lain. Hal ini tentu bukan berarti menganaktirikan obyek wisata lain, lebih pada skala prioritas perhatian saja.
Suasana workshop (dokumen Panitia)

00o00

LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), Menjangkau  Partisipasi Publik - Mewujudkan Nawa Cita.
Materi kedua di hari kedua workshop kemenpar, disampaikan Bapak Agung Hardjono selaku Deputi III Kepala Unit Kerja Presiden idang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.
Tantangan Pengelolaan Pengaduan ;
·         Tidak tahu kemana harus melapor, sarana konvensional, beragam, dan tidak terpadu
·         Apatis dan pragmatis, tidak yakin laporannya akan ditindaklanjuti, proses tidak akuntabel
·         Takut akan konsekuensi melapor, keamanan dan kenyamanan terganggu
LAPOR ! Sebagai SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional), sesuai amanat UU 25/2009, Perpres 76/2013, Permen- PAN RB no. 3 Tahun 2015.
Prinsip Lapor ! Sebagai SP4N

Mudah
Mudah Diakses
Kanal beragam dan terintegrasi:
  •  www.lapor.go.id
  • SMS 1708
  • Mobile Apps
  •  Twitter & Facebook
  • Mekanisme interaktif
  • Tersedia fitur whistleblower
Mudah Dikelola
  • Layanan berbasis teknologi
  • Tersedia dashboard pengelolaan

Terpadu
Terhubung dengan K/L/D
Terhubung dengan:
  • 88 K/L
  • 14 Pemda
  • 70 BUMN
  • 130 KBRI/KJRI/KRI
Menghubungkan berbagai instansi dengan Konsep no wrong door policy

Disposisi & Tindak Lanjut Digital
Koordinasi lebih cepat dan tepat

Integrasi dengan Kanal Existing
Mudah diadopsi, tanpa biaya teknis

Tuntas
Akuntabilitas Proses
  • Laporan mudah ditelusuri
  • Status penanganan terlacak #ID
  • Membuka ruang diskusi publik

Indikator Tindak Lanjut
  • Ketuntasan termonitor
  • Indikator “Merah, Kuning, Hijau

Publikasi Statistik
  • Masyarakat menilai langsung
  • Audit kinerja secara partisipatif
Sinergi LAPOR dengan Kemenpar
LAPOR! telah terhubung dengan Kementerian Pariwisata, keterhubungan sampai ke level teknis (seluruh Dinas Pariwisata) di seluruh Indonesia dapat dilakukan tujuannya agar semua permasalahan terkait Pariwisata di tingkat teknis dapat terselesaikan, selain itu juga Kementerian Pariwisata juga dapat menerima aspirasi dan masukan langsung dari masyarakat.
Sebagai contoh saat ini LAPOR! sudah terhubung dengan BUMN di bidang Pariwisata yaitu PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko.
LAPOR! juga sudah terhubung dengan seluruh perwakilan RI di luar negeri. Hal ini dapat dimanfaatkan Kementerian Pariwisata karena salah satu fungsi Perwakilan RI di luar negeri yaitu untuk mem mempromosikan pariwisata Indonesia di luar negeri.

Bagiamana memanfaatkan Fitur LAPOR?
Masyarakat bisa mengirim email, ke alamat ; kontak@lapor.go.id
Selain itu, terdapat Media Sosial Lapor
Twitter ; @LAPOR1708
Facebook ;  Layanan Pengaduan Online Rakyat
Youtube ;  LAPOR1708
Instagram ;  LAPOR1708
Sebagai bagian dari masyarakat, saya melihat upaya pemerintah menciptakan "saluran" yang simple. Namun perlu upaya yang komprehensif, utamanya menggerakkan kesadaran masyarakat. Agar berperan aktif tanpa rasa enggan, memaksimalkan fasilitas LAPOR sehingga tercipta kinerja yang baik dan tentu berdaya guna bagi bangsa.


Foto session bersama (duduk ki-ka) Bpk Aswir Malaon, Bpk Iqbal (moderator), Bapak Agung Hardjono, Bapak Usman Abdhali Wafik (dokumen Panitai Workshop)

00o00
"Mengguji Informasi Rahasia" tema workshop ketiga hari kedua, disampaikan Drs. Usman Abdhali Watik, M.Si  Wakil Ketua KIP 2011-2012 Komisioner sub informasi Keuangan dan Anggaran 2009-2013
Makna Keterbukaan Informasi Publik
UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik
Asas (Pasal 2)
(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang­Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
3 jenis kerahasiaan
·         Kerahasiaan Negara
·         Kerahasiaan Bisnis
·         Kerahasiaan Pribadi
PARAMETER  UJI KEPENTINGAN PUBLIK
  • Masyarakat tetap dapat berpartisipasi
  • Masyarakat tetap dapat memperoleh informasi mengenai kemungkinan bahaya bagi kesehatan dan keselamatannya serta upaya-upaya yang memadai untuk mencegahnya;
  • Pihak yang berwenang tetap dapat bertindak secara adil terhadap masyarakat;
  • Masyarakat tetap tidak akan mengalami kerugian akibat penyalahgunaan wewenang;
  • Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat tetap dapat diketahui oleh publik;
  • Akuntabilitas Badan Publik tetap terjaga.
00oo00
Tiga Materi workshop hari kedua, mengantar sampai jam 12.30 wib. Tak terasa capek hinggap, direspon panitia dengan break makan siang. Saatnya melepas lelah dan lapar, tak lupa menunaikan sholat duhur. Pada jadwal ada dua materi workshop tak kalah menarik, apalagi ada yang berkaitan erat dengan infografis (wah blogger musti tahu nih).
Bersambung...

Makan Siang di Restaurant (dok. panitia Workshop)